kembali home
MENTERI KETENAGAKERJAAN
SALINAN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG SYARAT-SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
a.
bahwa pekerja/buruh pada perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh wajib diberikan perlindungan;
b.
bahwa
untuk
memberikan
kemudahan
dalam
pelayanan perizinan, perlu menata kembali ketentuan
mengenai syarat dan tata cara permohonan izin
penyediaan jasa pekerja/ buruh;
c.
bahwa
Peraturan
Menteri
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi Nomor
19 Tahun 2012 tentang Syarat-
Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan
Kepada Perusahaan Lain sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27
Tahun
2014 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
19
Tahun
2012
tentang Syarat-Syarat Penyerahan
Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan
-
2
Lain sudah tidak sesuai dengan perkembangan
kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini;
d.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan
Peraturan
Menteri
Ketenagakerjaan
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
19 Tahun
2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian
Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;
Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor
13 Tahun
2003 tentang
Ketenagakerjaan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2003
Nomor
39,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6215);
3.
Peraturan Presiden Nomor
18 Tahun
2015 tentang
Kementerian Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
4.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor
19
Tahun
2012
tentang Syarat-Syarat
Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada
Perusahaan Lain
(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 1138) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27
Tahun
2014 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
19
Tahun
2012
ten tang Syarat-Syarat Penyerahan
Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan
Lain
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014
Nomor 2098);
5.
Peraturan Menteri Ketenagakerjan Nomor
8 Tahun
2015
tentang
Tata
Cara
Mempersiapkan
Pembentukan
Rancangan
Undang-Undang,
-
3
Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan
Peraturan Presiden, serta Pembentukan Rancangan
Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
41 1 );
6.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor
13 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan
(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8
Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor
13 Tahun
2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan
(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 750);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
PERUBAHAN
KEDUA ATAS
PERATURAN
MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 19 TAHUN
2012
TENTANG
SYARAT-SYARAT
PENYERAHAN
SEBAGIAN
PELAKSANAAN
PEKERJAAN
KEPADA
PERUSAHAAN LAIN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Nomor
19 Tahun 2012 tentang Syarat-
Syarat Penyerahan Sebagian
Pelaksanaan
Pekerjaan
Kepada Perusahaan Lain (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun
2012 Nomor
1138)
sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor
27
Tahun
2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
19 Tahun
2012
tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan
Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor
2098), diubah
sebagai berikut:
1.
Ketentuan Pasal
1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal
1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Perusahaan
Pemberi
Pekerjaan
adalah
perusahaan
yang
menyerahkan
sebagian
pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan
penerima
pemborongan
atau
perusahaan
penyedia jasa pekerja/buruh.
2.
Perusahaan
Penerima
Pemborongan
adalah
perusahaan yang berbentuk badan hukum yang
memenuhi syarat untuk menerima pelaksanaan
sebagian pekerjaan dari Perusahaan Pemberi
Pekerjaan.
3.
Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh adalah
perusahaan yang
memenuhi
syarat
untuk
melaksanakan
kegiatan
jasa
penunjang
Perusahaan Pemberi Pekerjaan.
4.
Perjanjian
Pemborongan
Pekerjaan
adalah
perjanjian antara Perusahaan Pemberi Pekerjaan
dengan Perusahaan Penerima Pemborongan yang
memuat hak dan kewajiban para pihak.
5.
Perjanjian
Penyediaan
Jasa
Pekerja/Buruh
adalah perjanjian antara Perusahaan Pemberi
Pekerjaan dengan Perusahaan Penyedia Jasa
Pekerja/Buruh yang memuat hak dan kewajiban
para pihak,
5a.
Dihapus
6.
Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja
pada Perusahaan Penerima Pemborongan atau
Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7.
Perjanjian
Kerja
adalah
perjanjian
antara
Perusahaan
Penerima
Pemborongan
atau
Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dengan
_S
Pekerja/ Buruh
di
Perusahaan
Penerima
Pemborongan atau Perusahaan Penyedia Jasa
Pekerja/Buruh yang memuat hak dan kewajiban
masing- masing pihak.
7a.
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
atau Online Single Submission yang selanjutnya
disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang
diterbitkan
oleh
lembaga
pengelola
dan
penyelenggara OSS untuk dan atas nama
Menteri.
7b.
Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang
selanjutnya
disebut
Lembaga
OSS
adalah
lembaga
pemerintah
nonkementerian
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
di
bidang koordinasi penanaman modal.
8.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
2.
Ketentuan Pasal
19 ditambah
1
(satu) huruf yakni
huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19
Pe rj anj ian
Penyediaan
Jasa
Pekerja/ Buruh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) paling
sedikit memuat:
a.
jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh
Pekerja/Buruh dari Perusahaan Penyedia Jasa
Pekerja/Buruh;
b.
penegasan bahwa Perusahaan Penyedia Jasa
Pekerja/Buruh bersedia menerima Pekerja/Buruh
dari Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
sebelumnya untuk jenis pekerjaan yang terus
menerus ada di Perusahaan Pemberi Pekerjaan
dalam
hal
terjadi
penggantian
Perusahaan
Penyedia Jasa Pekerja/Buruh;
c.
hubungan kerja antara Perusahaan Penyedia Jasa
Pekerja/Buruh
dengan
Pekerja/Buruh
yang
dipekerjakannya berd a s arkan perjanj ian kerja
waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu
tertentu; dan
d.
kewajiban memenuhi hak Pekerja/Buruh sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
3.
Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 20
(1)
Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh harus
didaftarkan oleh Perusahaan Penyedia Jasa
Pekerja/Buruh pada instansi yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota
tempat pekerjaan dilaksanakan.
(2)
Pendaftaran
Perjanjian
Penyediaan
Jasa
Pekerja/Buruh dilakukan dengan mengajukan
permohonan pendaftaran dan melampirkan izin
usaha penyediaan jasa Pekerja/Buruh.
(3)
Pendaftaran
Perjanjian
Penyediaan
Jasa
Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak dikenakan biaya.
4.
Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 21
(1)
Dalam
hal
Perjanjian
Penyediaan
Jasa
Pekerja/Buruh
telah
memenuhi
ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal
20 ayat (2) maka instansi yang bertanggung jawab
di
bidang
ketenagakerjaan
kabupaten/kota
tempat pekerjaan dilaksanakan menerbitkan
bukti pendaftaran paling lambat 3 (tiga) hari kerja
sejak berkas permohonan pendaftaran Perjanjian
Penyediaan
Jasa
Pekerja/Buruh
diterima
lengkap.
(2)
Dalam
hal
Perjanjian
Penyediaan
Jasa
Pekerja/Buruh tidak sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal
20 ayat (2) maka instansi yang bertanggung jawab
di
bidang
ketenagakerjaan
kabupaten/kota
menolak
permohonan
pendaftaran
dengan
memberikan alasan penolakan.
Terhadap permohonan pendaftaran yang ditolak
(3)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan
Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dapat mengajukan
kembali permohonan pendaftaran.
5.
Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 23
(1)
Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang
belum mendapatkan bukti pendaftaran dan tetap
melaksanakan
pekerjaan,
dikenakan
sanksi
administratif.
(2)
Dalam
hal
Perusahaan
Penyedia
Jasa
Pekerja/Buruh dikenakan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan
hak Pekerja/Buruh tetap menjadi tanggung jawab
Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang
bersangkutan.
6.
Diantara Pasal
23 dan Pasal
24 disisipkan
3
(tiga)
pasal yakni Pasal
23A, Pasal
23B, dan Pasal
23C
sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 23A
(1)
sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (1) berupa:
a.
teguran tertulis; dan
-S
b.
pembekuan kegiatan usaha.
(2)
Sanksi administratif berupa teguran tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a
dikenakan oleh instansi yang bertanggung jawab
di bidang ketenagakerjaan provinsi.
(3)
Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan
usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dikenakan oleh Menteri.
Pasal 23B
(1)
Sanksi teguran tertulis dikenakan sebanyak
2
(dua) kali masing-masing untuk jangka waktu 3
(tiga)
hari kerja terhitung sejak diterimanya
teguran tertulis dari instansi yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi.
(2)
Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
dikenakan oleh instansi yang bertanggung jawab
di bidang ketenagakerjaan provinsi berdasarkan:
a.
rekomendasi instansi yang bertanggung
jawab
di
bidang
ketenagakerjaan
kabupaten/kota; atau
b.
tindak
lanjut
hasil
pen gawasan
ketenagakerjaan.
Instansi yang bertanggung jawab di bidang
(3)
ketenagakerjaan provinsi mengenakan sanksi
teguran tertulis pertama, paling lama 3 (tiga) hari
kerja sejak diterimanya rekomendasi atau tindak
lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)
Dalam hal jangka waktu pengenaan sanksi
teguran tertulis pertama telah
habis dan
perusahaan
tidak
memenuhi
kewajibannya,
instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan provinsi mengenakan sanksi
administratif berupa teguran tertulis kedua.
Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang
(5)
tidak melaksanakan kewajiban setelah teguran
tertulis kedua, dikenakan sanksi pembekuan
kegiatan usaha.
Pasal 23C
(1)
Pembekuan kegiatan usaha merupakan sanksi
administratif untuk menghentikan pekerjaan
dalam waktu tertentu di wilayah terjadinya
pelanggaran.
(2)
Pembekuan kegiatan usaha dikenakan oleh
Menteri berdasarkan rekomendasi dari instansi
yang
bertanggung
jawab
di
bidang
ketenagakerjaan provinsi.
(3)
Menteri
menyampaikan
pengenaan
sanksi
pembekuan kegiatan usaha kepada Perusahaan
Penyedia Jasa Pekerja/Buruh melalui Lembaga
OSS.
(4)
Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan
di penuh inya
kewaj iban
untuk
me la kuk an
pendaftaran.
7.
Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 24
(1)
Setiap Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
wajib memiliki izin usaha penyediaan jasa
Pekerja/ Buruh
(2)
Untuk dapat memiliki izin usaha, Perusahaan
Penyedia
Jasa
Pekerja/Buruh
mengajukan
permohonan
kepada
Lembaga
OSS
dan
memenuhi persyaratan:
a.
badan usaha yang berbentuk badan hukum
dan didirikan sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan
serta
bergerak di bidang usaha penyediaan jasa
Pekerja/Buruh; dan
- 10
-
b.
memiliki Nomor Induk Berusaha yang
diterbitkan oleh Lembaga OSS.
(3)
Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat
(2) dilakukan melalui sistem OSS
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(4)
Dalarn hal terdapat perubahan data izin usaha,
Perusahaan
Penyedia
Jasa
Pekerja/Buruh
menyampaikan
perubahan
tersebut
kepada
Lembaga OSS melalui sistem OSS.
8.
Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 25
(1)
Izin
usaha penyediaan jasa Pekerja/Buruh
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
24
diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas
nama Menteri.
(2)
Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.
(3)
Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berlaku selama Perusahaan
Penyedia Jasa
Pekerja/Buruh menjalankan usaha.
9.
Ketentuan Pasal 25A dihapus.
10.
Ketentuan Pasal 26 dihapus.
11.
Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 27
(1)
Setiap Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
wajib membuat Perjanjian Kerja secara tertulis
baik perjanjian kerja waktu tidak tertentu
dan/atau perjanjian kerja waktu tertentu dengan
Pekerja/Buruh.
(2)
Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1) harus dicatatkan pada instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan.
(3)
Instansi yang bertanggung jawab
dibidang
ketenagakerjaan kabupaten/ kota menerbitkan
bukti pencatatan paling lama
3
(tiga) hari kerja
sejak berkas permohonan pencatatan diterima
lengkap.
(4)
Pencatatan
Perjanjian
Kerja
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan biaya.
12.
Diantara Pasal
34 dan Pasal
35 disisipkan
1
(satu)
pasal yakni Pasal
34A sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 34A
(1)
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a.
izin usaha dan/atau izin operasional yang
telah dimiliki oleh Perusahaan Penyedia Jasa
Pekerja/Buruh masih tetap berlaku sampai
dengan berakhirnya izin usaha dan/atau izin
operasional tersebut; dan
b.
izin
usaha yang telah
diajukan oleh
Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini
dan belum diterbitkan
izin usahanya,
diproses melalui sistem OSS.
(2)
Izin usaha dan/atau izin operasional yang telah
dimiliki
oleh
perusahaan
penyedia
jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a
didaftarkan ke sistem OSS oleh Perusahaan
Penyedia Jasa Pekerja/Buruh.
- 12
-
13. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 35
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2015
tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin
Usaha
Penyediaan
Jasa
Pekerja/Buruh
dalam
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi
Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun
2015 Nomor
123), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
- 13
-
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan
Menteri
ini
dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2019
MENTERI
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. HANIF DHAKIRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2019
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 869
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
600324 198903 1 001